REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mendirikan pelayanan daerah dalam layanan PTSP di kantor BKPM. Desk daerah ini didirikan guna mempermudah para investor. 

"Jadi pagi ini tadi saya melihat pelaksanaan dari PTSP, banyak pintu pintu kanan pintu kiri, tapi satu ruangan. Sudah bagus tinggal ditambah desk daerah," jelas JK usai melakukan peninjauan di kantor BKPM, Selasa (24/2).

Berdasarkan hasil tinjauannya, sistem perizinan satu atap ini dinilai berjalan baik. JK mengatakan desk daerah di PTSP kantor BKPPM ini akan memberikan kemudahan bagi para investornya untuk menjajaki rencana investasinya. 

Sehingga mereka tak perlu ke daerah untuk mencari informasi terkait lokasi, perusahaan mitra, dan potensi daerah. Wapres pun memberikan apresiasinya terhadap BKPM yang berhasil melaksanakan layanan PTSP. 

"Artinya, siapa daerah yang cepat buka counter di sini, orang dapat informasi, daripada menjajakan diri ke luar negeri, lebih baik disini," ujar JK.

Desk Daerah ini dimaksudkan agar diisi oleh perwakilan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) seluruh Indonesia serta dilengkapi dengan peta daerah masing-masing. JK pun meminta agar desk daerah ini dibangun dalam waktu satu bulan.  

"Bulan depan atur itu Franky supaya ada pemerataan. Jangan jadikan negeri ini hanya ramai di sekitar Jakarta, Surabaya. Supaya ada pemerataan nasional," kata Kalla.

Namun, perizinan investasi di daerah-daerah pun masih menjadi kewenangan daerah dan perlu ditandatangani oleh kepala daerah setempat. 

"Harus jalan, seperti dibawah, tinggal dijadikan satu saja kan. Dulu mungkin soal IT. Sangat bergantung sistem. Mungkin waktu itu sistem belum berjalan betul, IT belum jalan betul. Sekarang IT udah jalan gampang sudah. Musti online ke daerah," jelas JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika