REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendesak supaya pembangunan Pelabuhan Cilamaya segera terealisasi. Pasalnya, keberadaan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan. Selain itu, dengan adanya pelabuhan yang dekat dengan kawasan industri, bisa meminimalisasi cost logistik.
Manager Eksternal Affairs Division PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Yanuarto Widihandono, mengatakan, Karawang merupakan salah satu daerah industri terbesar di Jabar. Dengan begitu, sudah barang tentu kebutuhan akan infrastruktur di wilayah ini sangat penting. Terutama, untuk menunjang ekspor.
"Selama ini, hasil produksi kita di ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya, kepada ROL, Kamis (19/2).
Saat pemerintah berencana akan membangun Pelabuhan Cilamaya di kabupaten yang juga berjuluk daerah lumbung padi ini pun, dinilai bakal membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur. Apalagi, saat ini kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok yang biasa digunakan untuk ekspor hasil produksi, kondisinya sudah over load.
Dengan begitu, industri yang ada di wilayah ini sangat mendukung untuk pembangunan tersebut. Apalagi, Karawang dinilai sangat layak untuk memiliki pelabuhan tersebut.
Supaya, hasil industri ini bisa langsung ekspor tanpa harus ke Tanjung Priok. Mengingat, biaya logistik ke Tanjung Priok lumayan tinggi. Dulu, sekitar 90-an pengiriman hasil industri dari Karawang ke Tanjung Priok, hanya 45 menit. Tetapi, sekarang ini atau lebih dari 20 tahun, pengiriman hasil industri ke Tanjung Priok harus memakan waktu lebih dari tiga jam.
"Dengan jarak tempuh yang lama ini, maka biaya logistik meningkat tajam," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, Samsuri, mengatakan, Pelabuhan Cilamaya ini memang harus direalisasikan. Pasalnya, kajiannya sudah berlangsung lama. Bahkan, hasil kajian itu sering dibahas berkali-kali sama pihak terkait.
Pelabuhan ini, lanjut Samsuri, rencananya akan bergeser sekitar tiga kilometer dari lokasi semula. Sebab, bila pelabuhan dibangun di lokasi asal, bisa menganggu pipanisasi bawah laut milik Pertamina dan PLN. Makanya, lokasi pelabuhan harus digeser ke arah barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika