REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- International Energy Agency (IEA) menilai subsidi energi di Indonesia menjadi tantangan utama untuk mengembangkan sektor energi. Karena itu, penghapusan subsidi BBM di Indonesia merupakan langkah besar.

Hal itu disampaikan Direktur Ekskutif IEA Maria van der Hoeven pada peluncuran 'The 2015 In Depth Review of Indonesia's Energy Policies', di Jakarta, Selasa (17/2). Peluncuran tersebut juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.

Buku yang berfokus pertumbuhan supply and demand atas energi dan sumberdaya alam (SDA) di Indonesia itu, adalah kerja sama Kementerian ESDM dan IEA.

Maria van der Hoeven menilai, kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional di mana target penggunaan energi terbarukan 23 persen pada 2025.

"Kami juga menitikberatkan peningkatan kepastian keberlangsungan sektor pertambangan batu bara dan pengembangan pada gas alam domestik yang lebih transparan dan fleksibel," ujar Maria.

Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk mereformasi anggaran dan alokasi subsidi agar dapat mencerminkan pasar global serta melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang yang terintegrasi untuk infrastuktur gas alam.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk membentuk sebuah regulator independen kerjasama dengan negara negara di luar anggota IEA. IEA beranggotakan 29 negara maju. Indonesia diminta untuk pro-aktif menjalin kerjasama dengan negara di luar IEA.

Ikuti Whatsapp Channel Republika