REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan pengusaha meminta kepastian upah minimum provinsi (UMP) sudah terprediksi dalam lima tahun ke depan. Pengusaha membutuhkan kepastian UMP untuk menyusun kerangka bisnis.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat meminta pemerintah menetapkan prediksi UMP dalam lima tahun ke depan. Penetapan prediksi UMP akan mendorong penyerapan tenaga kerja tingkat penganguran yang menurut data BPS sebanyak 7 juta pengangguran terbuka dan 34 juta pengangguran tertutup.

“Ditetapkan per tahun tapi sudah terprediksi lima tahun ke depan, sehingga tidak ada lagi upah yang digantungkan terhadap situasi politik seperti Pilkada atau Pilgub,” kata Ade saat dihubungi Republika Online, Senin (16/2).

Menurutnya, industri yang sanggup menyerap tenaga kerja dalam waktu pendek yaitu padat karya terutama industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki. Oleh sebab itu, pengusaha industri padat karya perlu kepastian UMP. Jika penyerapan tenaga kerja lebih luas, industri akan berkembang pada industri lainnya. Untuk industri berikutnya dipersilakan memberikan pengupahan lebih tinggi.

“Kita realistis, kepentingan nasional kita adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, empat tahun ke depan bisa menyerap 8 sampai 10 juta tenaga kerja, karena kan angkatan kerja baru tambah terus,” jelasnya.

Asumsi penetapan prediksi UMP, kata Ade, berdasarkan tingkat inflasi ditambah berapa persen komponen lain. Dia tidak mempermasalahkan UMP naik tiap tahun, namun harus terprediksi. Dengan demikian, pengusaha akan mudah melakukan budgeting. Dalam perumusan UMP, dia berharap pemerintah melibatkan asosiasi pengusaha.

“Pengusaha penginnya UMP itu yang aman untuk industri dan aman untuk tenaga kerja yaitu inflasi plus berapa persen,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika