REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan yang awalnya menumbuhkan harapan perbaikan sektor perikanan kelautan kini menjadi musnah manakala ternyata banyak pihak menjadi resah akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama ini. Demikian dikatakan Ma’mur Hasanuddin, anggota Komisi IV DPR.
Sebelumnya, kementerian KP ini mengeluarkan larangan menangkap lobster dan rajungan yang sedang bertelur, larangan transshipment , moratorium kapal asing, hingga soal larangan penggunaan trawl.
Ma'mur mengatakan kedatangan berbagai asosiasi bidang perikanan dan kelautan ke DPR dengan membawa segala persoalan menunjukkan satu hal. Satu hal itu adalah menteri Susi tidak pernah dialog dan mendengar apa sesungguhnya kebutuhan masyarakat nelayan.
Lebih lanjut politikus PKS ini mengatakan, akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara pejabat dan rakyat, maka hasil kebijakannya tidak membumi. Sehingga pada akhirnya menuai protes akibat berdampak kepada kesengsaraan rakyat sendiri.
Awal ketika pemerintahan Kabinet Kerja berjalan, menteri Susi termasuk yang paling menonjol dari segi sepak terjang maupun liputan medianya. Namun hanya sekejap saja, keadaan itu tidak dapat dipertahankan karena kebijakan yang kontroversial, tidak diimbangi oleh dukungan rakyat yang menjadi stake holdernya.
Ia pun menyarankan agar menteri Susi sering berdialog dengan masyarakat nelayan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Ia juga mengingatkan kebijakan strategis baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, perlu adanya sebuah riset kecil. Minimal dialog kepada masyarakat yang akan menanggung kebijakan itu, bukan sekedar berdasar firasat bisnis semata.
“Jadilah menteri yang bijak yang nanti dikenang, jangan merusak citra yang sudah baik. Hilangkan sifat arogan siap dicopot dan segala macamnya yang bukan sikap negarawan, karena itu hanya sikap seorang petarung saja”, pinta Ma’mur mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
