REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Program beras untuk rakyat miskin (raskin) tidak jadi dihapus. Pemerintah sepakat melanjutkannya setelah menggelar rapat koordinasi antarkementerian terkait di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (14/1) sore.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program ini tidak serta merta bakal berlanjut sepanjang tahun. Pemerintah akan tetap mengevaluasi dalam tiga bulan ke depan. Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, bisa saja program ini benar-benar dihapus.
"Jadi, Januari hingga Maret bentuknya masih dalam bentuk beras. Selanjutnya dievaluasi," kata Khofifah seusai mengikuti rapat koordinasi.
Khofifah mengatakan ada tiga hal utama yang akan dievaluasi. Yakni apakah pemberian raskin ini tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Selama ini, ujar dia, ada begitu banyak permasalahan yang terjadi. Misalnya, setiap keluarga tidak mendapat jumlah raskin yang dijatah sebanyak 15 kilogram per bulan.
"Yang pasti bentuk perlindungan sosial tidak akan dihilangkan. Hanya saja diubah bentuknya. Bisa dalam bentuk e-money," kata Khofifah ketika ditanya mengenai kemungkinan penghapusan program raskin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
