REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, untuk mewujudkan swasembada garam perlu koordinasi yang baik antara kementerian terkait. Menurutnya, penambahan anggaran dari pengalihan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa digunakan untuk swasembada garam.
"Memang target swasembada selambat-lambatnya pada 2017, tapi saya ingin akhir 2015 kita sudah bisa swasembada dan menghentikan impor garam," kata Susi.
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad menambahkan, kondisi kebutuhan garam nasional saat ini sekitar 4 juta ton dengan rincian 2,2 juta ton untuk kebutuhan industri dan 1,8 juta ton digunakan untuk konsumsi. Sementara itu produksi garam di dalam negeri selama 2014 sebanyak 2,5 juta ton dan dari PT. Garam menyumbang produksi sebesar 350 ribu ton.
Menurut Sudirman, pada 2014 ini produksi garam masih mengalami surplus sekitar 500 ribu ton. Jumlah tersebut sebenarnya dapat diolah lagi untuk subtitusi garam impor bagi industri.
"Portfolio-nya ada di Kementerian Perindustrian, kalau ini difasilitasi bisa dipakai untuk subtitusi garam industri," ujar Sudirman di Jakarta, Senin (5/1).
Sudirman mengatakan, sebenarnya Indonesia sudah bisa melakukan swasembada garam pada akhir 2015, dengan asumsi PT. Garam bisa melakukan ekstensifikasi lahan sebesar tujuh ribu hektar di Kupang. Akan tetapi, masalah pembebasan lahan di Kupang memang masih menemui kendala dengan adanya sistem tanah adat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
