REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang baru, Sofyan Basir, diingatkan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan BUMN kelistrikan itu, salah satunya menjual aset.
"Putusan pemerintah untuk memilih dirut baru dari kalangan eksternal PLN harus kita hargai. Namun, kami mengingatkan agar dirut tidak mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan aset PLN terjual. Kalau itu sampai terjadi, maka kami melakukan demo untuk menolak kebijakan tersebut," kata pengamat kelistrikan, Okky Setiawan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa malam.
Okky memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah memilih direksi dan komisaris PLN yang baru.
Menurut dia, pemerintah sudah mengakomodasi apa yang pernah menjadi masukannnya bahwa pemerintah harus melibatkan unsur KPK dalam tubuh PLN. "Ini terbukti dengan masuknya Chandra Hamzah yang merupakan mantan pimpinan KPK sebagai Komisaris Utama," katanya.
Selain itu, kata Okky, usulannya kepada pemerintah memberikan perhatian pada anak perusahaan PLN, PT Indonesia Power (IP), juga diakomodasi dengan masuknya mantan Dirut IP Supangkat Iwan Santoso sebagai direktur PLN. "Dengan masuknya Supangkat dalam jajaran direksi PLN, akan bisa lebih membantu membesarkan IP," katanya.
Okky juga mengungkapkan sedikitnya tiga pekerjaan rumah yang penting yang harus dilakukan dirut baru.
Pertama, harus bisa mengusahakan lebih banyak gas dalam negeri untuk pembangkit listrik milik PLN. Jika ini bisa dilakukan, maka PLN akan mendapatkan nilai efisiensi yang sangat tinggi dari penurunan biaya bahan bakar.
"Selama ini gas di dalam negeri, seperti Natuna, justru diekspor untuk memenuhi kebutuhan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ini tantangan PLN untuk bisa melobi pemerintah agar mendapatkan lebih banyak gas untuk pembangkit listrik," kata Okky.
Kedua, kata Okky, dirut harus berani mengubah mekanisme pembelian batu bara untuk pembangkit yang selama ini menggunakan mata uang dolar AS ke mata uang rupiah.
"PLN selama ini beli batubara dengan dolar AS, sementara harga jual listriknya dengan rupiah. Ini sangat memberatkan, terutama jika kurs rupiah melemah," kata Okky.
Hal ketiga, kata dia, dirut harus mendukung terealisasinya rencana "go public" PT Indonesia Power.
Dengan demikian, kata Okky, IP bisa lebih mandiri dan lebih mudah mendapatkan sumber pendanaan untuk membangun sejumlah pembangkit listrik.
Okky juga mengingatkan agar direksi PLN mewaspadai pinjaman dari luar. "Walaupun tenornya panjang dan bunga murah, itu bahaya karena pendapatan PLN dalam rupiah," tegasnya.
Utang PLN sampai saat ini tercatat Rp470 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
