REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pengamat Ekonomi dari Econit, Hendri Saparini menilai selama ini, program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tak menyelesaikan masalah. Pasalnya, program tersebut tidak menyasar masyarakat yang dekat dengan garis kemiskinan.
"Program pengentasan kemiskinan tidak selesaikan masalah," ujarnya kepada Republika saat dihubungi via sambungan telepon, Senin (8/12).
Menurutnya, kemiskinan yang harus diselesaikan tidak hanya menyangkut orang yang berada dibawah garis kemiskinan. Akan tetapi, juga orang yang mendekati kemiskinan.
"Jika hanya menyelesaikan orang yang berada dibawah garis kemiskinan, tinggal diberi beras saja bisa selesai," katanya. Padahal, menurutnya, yang harus diselesaikan adalah orang yang mendekati garis kemiskinan. Dimana, jumlahnya mencapai 68 juta orang.
"Semisal, orang yang tidak miskin akan tetapi dia tidak mempunyai pendapatan," ungkapnya.
Hendri mengatakan selama ini strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, tidak meciptakan lapangan pekerjaan yang besar. Dan malah melahirkan kebijakan yang mendekati kemiskinan seperti kenaikan BBM, impor barang, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
"Mereka yang tadinya tidak miskin, akhirnya menjadi miskin. Selain itu, jika Bank Dunia ingin mendukung pengentasan kemiskinan tidak hanya melansir berapa persen jumlah angka kemiskinan. Namun, memperinci orang-orang yang mendekati kemiskinan," katanya.
Oleh karena itu pemerintah harus punya strategi (terbaru) dalam mengentaskan kemiskinan. Kebijakan seperti menciptakan lapangan pekerjaan, melindungi harga pangan, melindungi usaha mikro. Serta kebijakan fiskal dan perdagangan termasuk BBM dan TDL petani.
Hendri mengatakan di era kepemimpinan Jokowi-JK maka prioritas pengentasan kemiskinan bisa dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
"Apakah ada kebijakan menciptakan lapangan pekerjaan termasuk koreksi terhadap kebijakan perdagangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
