REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai tidak perlu menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini. Akan tetapi, subsidi dialihkan ke sektor yang produktif.
Ekonom UI Muslimin Anwar berpendapat, harga minyak dunia terus menurun seiring jumlah pasokan minyak yang meningkat di tengah permintaan minyak yang menurun. Ke depan, produksi minyak dunia akan terus meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan jumlah permintaannya.
Terkait penurunan, kata Muslimin, Pemerintah harus menyikapi kondisi yang cukup menguntungkan bagi upaya menurunkan defisit transaksi berjalan nasional ini. Ada setidaknya tiga hal yang perlu dilakukan.
Pertama, Pemerintah harus menghitung kembali secara baik harga keekonomisan dan juga harga impor BBM bersubsidi yang wajar untuk tahun 2015. Sehingga dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar lagi bagi Pemerintah pasca dinaikkannya harga BBM bersubsidi bulan ini.
Kedua, Pemerintah perlu mengumumkan kepada publik harga impor minyak BBM bersubsidi sesuai perhitungan tersebut. Kemudian mencari negara produsen minyak yang mampu memberikan harga tersebut bahkan lebih rendah lagi. Publik harus dilibatkan dan didengar agar Pemerintah memiliki perbandingan dalam penghitungan harga minyak, jumlah kebutuhan minyak dan negara produsen mana yang akan paling banyak memberikan diskon dan kemudahan.
Dengan proses transparansi semacam itulah maka jalur mafia migas dapat ditebas dan menguntungkan rakyat banyak sebagai konsumen karena akan mendapatkan harga yang paling efisien. Selain itu, ruang fiskal Pemerintah akan semakin lebar dikarenakan beban subsidi akan semakin berkurang karena harga BBM bersubsidi akan semakin mendekati nilai keekonomisannya.
Ketiga, Pemerintah yang berpotensi memiliki ruang fiskal yang lebih besar tersebut harus mengumumkan ke publik berapa anggaran yang akan dialihkan untuk kompensasi bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Melalui berbagai program pembangunan infrastruktur sosial maupun dalam meningkatkan infrastruktur fisik seperti untuk berbagai proyek terkait infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, techno and science park. Hanya dengan begitu masyarakat akan terus meningkat kepercayaannya terhadap Pemerintahan Jokowi dan JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
