REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) mendesak pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Indonesia (BPI). Perbanas menilai Indonesia butuh satu bank besar yang mengurusi pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, mengatakan bank-bank komersial hanya bisa membiayai pembangunan jangka pendek. Bank-bank komersial itu tidak bisa 100 persen membiayai pembangunan infrastruktur.
"Kita harus mendirikan bank pembangunan Indonesia yang super besar, kalau punya bank pembangunan kita bisa membiayai semua infrastruktur," kata Sigit dalam diskusi bertema Jokowi vs Serbuan Bank-bank Asing di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
Menurutnya, BPI dibangun dari penggabungan semua BPD di seluruh Indonesia. Dia mempertanyakan kontribusi BPD dalam membangun daerah selama ini. Nantinya, Gubernur dan Bupati menjadi pemegang saham.
Sebagai modal awal, kata Sigit, BPI butuh dana sekitar Rp 100 triliun. Dana tersebut bisa diambil dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Sebab, kalau Rp 100 triliun langsung dibangun jalan tol akan habis satu kali. Tapi jika diinvestasikan dalam bentuk bank bisa membangun delapan jalan tol. Dia mencontohkan bank pembangunan di Cina yakni China Development Bank yang mampu membiayai pembangunan waduk terbesar di dunia di Cina.
"Kalau setiap tahun modal dari BPI ditambah Rp 100 triliun dijamin bisa bangun banyak jalan tol, MRT, irigasi, pelabuhan dan lainnya. Itu yang dilakukan China Development Bank," ujarnya.
Sigit menceritakan dulu ada bank pembangunan Indonesia bernama Bapindo yang khusus melayani pembiayaan jangka panjang. Dia menyayangkan penggabungan Bapindo ke Bank Mandiri. Seharusnya, Bapindo dibiarkan berdiri sendiri dengan ditambah modalnya.
"Impian saya enggak muluk-muluk, caranya pemerintah memperlakukan BUMN jangan seperti birokrasi dan rekrut bankir-bankir terbaik di Indonesia," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
