REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memprediksi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap akan jebol. Dengan adanya kenaikan tarif BBM bersubsidi kelebihan kuota sedikit berkurang, namun anacaman jebol masih mungkin terjadi.

Alasannya, Pertamina telah diminta oleh pemerintah untuk menghentikan kebijakan pengendalian distribusi BBM bersubsidi yang pada APBN-P 2014 telah dipatok kuotanya sebesar 46 juta kiloliter.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menilai pemerintah seharusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat. Menurutnya, kenaikan BBM kemarin sudah menjadi pilihan final dan memberikan kompensasi yang baik untuk masyarakat. "Kalau harga BBM sudah dinaikkan, menurut hemat saya, seluruh kebutuhan BBM rakyat harus Dipenuhi, tidak perlu dibatasi," ujar Kurtubi kepada Republika, Rabu (26/11).

Kurtubi menilai ancaman jebolnya kuota BBM ini disebabkan oleh permintaan yang meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat. "Indikatornya, jumlah penjualan mobil baru sekitar 1,4 juta, sepda motor baru sekitar 8 juta," lanjut Kurtubi.

Dengan angka penjualan kendaraan yang meningkat tajam, Kurtubi beranggapan bahwa kuota BBM besrsubsidi bisa saja jebol.Kurtubi mendorong pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif untuk mencegah hal ini terjadi. Dia menambahkan, pemerintah jangan langsung merasa kenaikan harga BBM kemarin sebagai solusi terakhir.

Berdasarkan data yang dimiliki Pertamina, jumlah kebutuhan rata-rata harian BBM bersubsidi jenis Premium dan solar selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan APBN. Jika kebijakan pengendalian distribusi BBM berubsidi dihentikan, bisa dipastikan kuota BBM bersubsidi tidak akan mencukupi prediksi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2014.

Sebagai ilustrasi, kebutuhan rata-rata harian Premium sampai 31 Juli mencapai 81.132 kiloliter. Padahal, kuota Premium yang telah ditetapkan APBN-P 2014 adalah 80.240 kiloliter per hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika