REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menduga Menkopolhukam tengah berupaya melemahkan Partai Golkar. Langkahnya adalah dengan meminta Polri tidak mengizinkan penyelenggaraan Munas IX Golkar yang akan dilaksanakan di Bali, 30 November 2014.

Padahal sudah hampir dua puluh tahun Indonesia hidup di era reformasi. Yaitu dengan Penghapusan perizinan untuk melakukan aktivitas politik dinilai sudah lama dilakukan dengan terbitnya UUNomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Lebih jauh Habiburokhman menilai upaya main kasar pemerintah sebelumnya juga terjadi melalui Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang menerbitkan SK Penetapan Pendaftaran Pengurus PPP versi Romahurmuziy hanya satu hari setelah dia dilantik.

Kebijakan Menkumham itu, menurut dia, terang-terangan melanggar Pasal 24 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal itu berbunyi: 'Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan'.

"Yang paling parah adalah Presiden Jokowi secara terang-terangan melarang menteri untuk hadir memenuhi panggilan DPR. Alasan yang Jokowi kemukakan juga terkesan seadanya dengan mengatakan menunggu selesainya konflik di DPR," ujar dia.

Tindakan itu, kata dia, berpotensi menjadi pelanggaran konstitusi yang serius karena DPR adalah lembaga tinggi negara yang diberi hak oleh konstitusi untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

"Kami mengingatkan agar rezim Jokowi tidak mengulangi praktik-praktik politik kasar seperti rezimorde baru. Demokrasi dan reformasi yang kita rasakan saat ini adalah buah dari perjuangan sangat?panjang yang bahkan mengorbankan darah dan tenaga," nilai dia.

Dia menuturkan perbedaan sudut pandang politik adalah hal biasa dan juga harus disikapi dengan biasa. Tindakan-tindakan politik kasar seperti intervensi terhadap partai politik dan pelemahan DPR pasti akan menuai perlawanan dari rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika