REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kampanye konversi BBM ke BBG kembali digulirkan pemerintah. Sebelumnya, Menko Kemaritiman menyebut bahwa akan disiapkan insentif bagi pelaku konversi.

Pengamat energi Marwan Batubara mengungkapkan, dalam mewujudkan konversi BBM ke BBG, satu hal utama yang harus diperhatikan pemerintah adalah infrastruktur. "Poin lainnya adalah jaminan pasokan gas, berikut juga jaminan harganya," jelas Marwan Batubara kepada Republika, Senin (24/11).

Marwan menambahkan, program lain yang harus digenjot adalah peningkatan penggunaan bahan bakat nabati. Menurutnya, hal ini satu satunya cara bila pemerintah mau mengurangi angka impor BBM untuk transportasi. Hal ini karena Indonesia adalah penghasil minyak nabati terbesar di dunia.

Permasalahan lainnya, adalah konverter yang tentu diperlukan dalam peralihan BBM ke BBG. Marwan mengatakan, pemerintah harus dengan tegas membuat blue print terkait rencana infrastruktur konversi BBM ke BBG ini. "Termasuk konverter nantinya," jelasnya.

Marwan mencontohkan, bila pemerintah berniat menargetkan penggunaan BBG untuk satu juta kendaraan, maka hitungan jumlah SPBU gas yang dibangun harus jelas. Saat ini, jelas Marwan, jumlah stasiun BBG masih sangat kurang. Berdasarkan catatannya, untuk 30 ribu kendaraan dengan BBG, baru ada 30 stasiun BBG di Indonesia.

"Padahal idealnya, untuk dua juta kendaraan butuh 4 - 5 ribu SBPG," jelas Marwan.

Saat, Marwan menambahkan, kondisi infrastruktur pipa gas masih sangat kurang. Untuk sumber gas dari Jawa Timur, belum bisa terhubungkan dengan industri di Jawa Barat. "Padahal industri butuh gas," jelas Marwan. Belum lagi Sumatera yang terisolir dari jaringan pipa gas. Dia menyebut, salah satu penyebab Sumatera Utara kekurangan listrik lantaran kurangnya pasokan gas untuk PLN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika