REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jokowi-Jk memberikan kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengeluarkan tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan pemberian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dinilai hanya pencitraan belaka.
"Cuma pencitraan itu," kata Politisi Partai Demokrat Max Sopacua saat dihubungi ROL pada Rabu (19/11). Menurut Max, program yang dilakukan tersebut bukan hal yang baru.
Max menjelaskan, program itu sudah ada sejak masa pemerintahan SBY, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hanya saja, kata Max, dibungkus dengan tampilan yang baru."Isinya tetap sama kayak BLT dan BLSM," kata Max. Oleh karena itu, katanya, Demokrat menganggap program penyelenggaraan Jokowi itu hanya 'Copy Paste'.
Max meminta pemerintahan Jokowi untuk jujur dan menjelaskan kepada masyarakat terkait hal tersebut. Karena, kata Max, masyarakat akan terus mengira pemerintahan Jokowi-Jk itu telah mengeluarkan kebijakan baru, yang belum pernah ada di pemerintahan SBY. "Padahal sudah ada, jadi berhentilah membuat pencitraan kepada masyarakat," ungkapnya.
Meski begitu, kata Max, partai Demokrat tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, sebagai partai penyeimbang akan selalu mendukung pemerintah selagi masih di dalam jalur yang sesuai. Max mengungkapkan, Pemerintahan Jokowi-JK perlu harus secepat mungkin informasikan kepada masyarakat terkait program tiga kartu sakti dan PSKS.
Max menjelaskan, Jokowi perlu menjelaskan program yang dilaksanakan itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan SBY dahulu. "Bukan hal yang baru," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
