REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditujukan untuk menyehatkan anggaran dan fiskal negara.
"Kenaikan harga BBM ini untuk jangka panjang yaitu menyehatkan fiskal Indonesia," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Pramono mengatakan apabila kebijakan itu tidak dilakukan akan menyebabkan "multi player effect", sehingga janji-janji pemerintahan tidak bisa direalisasikan.Menurut dia, kenaikkan harga BBM itu merupakan kebijakan yang tidak populer, dan pemerintah Jokowi-JK siap menerima risiko tersebut.
"Kalau menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak populer dan itu risiko yang siap diambil pemerintah. Namun, ini untuk menyehatkan fiskal," ujarnya.
Pramono mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi itu harus dilihat dari anggaran dan fiskal negara karena budget pemerintah kurang, sehingga menambil kebijakan itu kurang dari satu bulan setelah dilantik.
Selain itu menurut dia, kenaikkan harga BBM bersubsidi tidak ada kaitannya dengan beberapa kartu yang diluncurkan Presiden Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
"Kenaikkan harga BBM bersubsidi tidak ada kaitannya dengan kartu-kartu (yang diluncurkan Presiden Jokowi), namun untuk menyehatkan fiskal negara," tuturnya.
Politisi PDI-P Aria Bima mengatakan pengalihan subsidi BBM diutamakan dalam rangka menciptakan akselerasi. Dia mengibaratkan kebijakan itu Indonesia ingin melompat jauh, namun harus mundur sedikit untuk lompat jauh.
"Kita sekarang akan mengawasi benar atau tidak kalau pengalihan subsidi untuk kepentingan rakyat," ucapnya.
Selain itu menurut dia, pemberantasan mafia migas harus dioptimalkan karena sesuai dengan kampanye Jokowi-JK untuk memberantas mafia migas.
Presiden Joko Widodo mengumumkan penyesuaian harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam.
Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000, sehingga harga premium yang semula Rp6.500 naik menjadi Rp8.500 per liter dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.
Kenaikan harga tersebut mulai berlaku Selasa, 18 November 2014, pukul 00.00 WIB, serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan pilihan yang harus diambil pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat dirasakan oleh lebih banyak orang, di antaranya untuk sektor infrastruktur dan pendidikan.
Selain itu, bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika