REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim reformasi tata kelola migas yang diketuai oleh ekonom Faisal Basri dibentuk untuk menyelesaikan carut marut tata kelola migas negeri ini. Salah satu tugas besra yang emnunggua dalah pemberantasan mafia migas. Selama ini, keberadaan mafia migas kerap kali dikaitkan dengan BUMN yang bergerak di sektor migas, seperti Pertamina dan PGN (Perusahaan Gas Negara).
Namun, pengamat migas Marwan Batubara menilai, kita tidak boleh menyudutkan Pertamina terkait dengan mafia migas ini.
"Mereka yang ada di Pertamina kan hanya bawahan. Kalau memang terkait direksi, kan pemerintah bisa ganti kapanpun. Lantas, kalau selama 10 tahun ini kita teriak tentang mafia migas, jadi maslahnya di mana? Ya menteri kalau enggak presidennya," jelas Marwan saat dihubungi Republika, Senin (17/11).
Marwan menuding, justru keberadaan mafia migas erat kaitannya dengan restu petinggi negara, dalam hal ini adalah menteri atau malah presiden. Sehingga, menurutnya, penting bagi presiden Joko Widodo untuk serius dalam mengolah hasil kajian dari tim reformasi tata kelola migas.
Sekali lagi Marwan mengatakan, hal yang paling penting ntuk memberantas mafia migas adalah sistem yang harus dibenahi. "Saya malah sempat curiga saat kemarin Bu Rini memilih calon dirut Pertamina dengan sembunyi-sembunyi," lanjut Marwan.
Selain itu, Marwan menyebut bahwa Pertamina harus menjadi non-listed public company. Maksudnya, Pertamina harus menjadi perushaan yang terdaftar di bursa namun tidak kepemilikan sahamnya tidak dijual.
Ikuti Whatsapp Channel Republika