Senin 17 Nov 2014 13:21 WIB

Kenaikan BBM, INDEF: Pemerintah Harus Segera Beri Kepastian

Rep: C16/ Red: Bayu Hermawan
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gempar (Geraka Mahasiswa Peduli Rakyat) berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM di Curug, Serang, Banten, Kamis (13/11).  (Antara/Asep Fathulrahman)
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gempar (Geraka Mahasiswa Peduli Rakyat) berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM di Curug, Serang, Banten, Kamis (13/11). (Antara/Asep Fathulrahman)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta segera mengambil tindakan terkait kabar kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang cukup meresahkan masyarakat.

Meskipun diperkirakan akan direalisasikan pascakepulangan Presiden Joko Widodo dari serangkaian agenda internasionalnya, namun hingga saat ini belum ada persiapan terkait kebijakan tersebut.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto mengatakan pemerintah harus segera memutuskan apakah BBM jadi dinaikkan atau tidak.

"Pemerintah tidak boleh ragu karena akan berpengaruh pada inflasi" ungkap Eko Listyanto kepada Republika, Senin (17/11).

Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga harus segera memikirkan antisipasi dari dampak kenaikan BBM. Menurut Eko jika BBM tetap dinaikkan maka harus diikuti dengan langkah-langkah yang solutif dan nyata. Seperti, pemangkasan anggaran birokrasi dan dialihkan ke pembangunan infrastruktur energi.

"Dialihkan untuk buat kilang minyak sendiri agar tidak perlu impor dari luar" ujar Eko.

Selain dialihkan ke sektor energi, ia menilai pengalihan ke sektor pertanian yang dicanangkan Presiden Jokowi sudah tepat. Eko menekankan agar pemerintah lebih mendahulukan perencanaan solusi jangka pendek dibanding jangka panjang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement