REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Pemerintah diminta merubah sistem kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar kenaikan harga BBM tidak menimbulkan disparitas atau perbedaan harga BBM subsidi dan non subsidi.

Menurut mantan deputi BUMN, Roes Aryawijaya mengatakan, jika pemerintah tidak merubah sistem subsidi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi kecurangan di lapangan demi memiliki BBM. "Hasilnya kalau ada disparitas harga akan terjadi penyelundupan,‎ pengopolosan dan korupsi," kata Roes saat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi di Warung Daun Cikini dengan tema Bola Panas BBM, Sabtu (15/11). ‎

Selain itu, kata Roes, jika pemerintah akan menaikan harga BBM maka pemerintah harus menjelaskan berapa jumlah volume subsidi BBM yang selama ini diberikan kepada rakyat. Kata dia, jika menaikkan harga BBM tanpa‎ menjelaskan berapa jumlah volume subsidi BBM, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) akan terbebani.

"Di mana pada 10 tahun ini yang namanya necara keuangan itu semakin defisit dari 11 persen pada tahun 2004 membengkak jadi 67 persen pada tahun 2013," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika