REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Defisit anggaran pada tahun ini melebar. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melaporkan defisit anggaran hingga 30 September 2014 mencapai Rp 153,36 triliun atau 63,5 persen dari pagu APBN Perubahan 2014.

"Defisit anggaran mengalami kenaikan jika dibanding tahun lalu," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi melalui keterangan resminya, Rabu (12/11). Yudi menambahkan, pada periode yang sama tahun lalu, defisit tercatat sebesar Rp 110,58 triliun atau 49,3 persen dari pagu APBN-P 2013.

Sebenarnya, realisasi pendapatan negara dan hibah per 30 September 2014 meningkat dibanding tahun lalu yakni telah mencapai Rp 1.081,31 triliun atau 66,1 persen dari target APBN-P. Tahun lalu di periode yang sama, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 982,16 triliun atau 65,4 persen.

Direktur Institute for Development Economy and Finance Enny Sri Hartati mengatakan, postur anggaran pemerintah belum memihak pada pembangunan. Buktinya, pagu belanja modal masih lebih rendah ketimbang belanja pegawai dan belanja barang.

"Padahal belanja modal harus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap pembangunan," kata Enny ketika dihubungi Republika. Karena itu, Enny pun menyarankan agar pemerintahan sekarang bisa mengubah postur anggaran pada 2015 melalui RAPBN-P agar lebih mengefisienkan belanja pegawai dan belanja barang.

Enny pun cukup mengapresiasi dengan adanya komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki untuk melakukan penghematan belanja barang dengan mengurangi biaya perjalanan dinas dan sejenisnya. "Asalkan yang dihemat jangan belanja modal," dia berpesan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika