REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Proses seleksi calon direksi PT Pertamina dinilai kurang ideal dalam hal prosedur dan keterbukaan informasi pada masyarakat.
“Proses seleksi cenderung tertutup, sehingga belum memenuhi azas transparansi. Apalagi belum terdengar kabar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi, sehingga belum memenuhi asas akuntabilitas publik,” nilai pengamat kebijakan publik Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, Selasa (11/11).
Proses seleksi semacam ini, lanjutnya, akan semakin membuat kecurigaan publik. Mengingat pentingnya peran Pertamina, Karyono berharap, sebaiknya Presiden Jokowi harus berperan aktif dalam proses seleksi calon direksi dan komisaris Pertamina.
Seperti diketahui, nama-nama calon direksi Pertamina yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan antara lain Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso, (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto, (Dirut Semen Indonesia), dan Rifnaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom).
Ikuti Whatsapp Channel Republika