REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Sejumlah pengusaha pelayaran di Kepulauan (Kepri) mendukung kebijakan pembangunan maritim pemerintah Jokowi. Namun, upaya pembangunan tersebut harus melibatkan operator pelayaran yang ada.
"Ke depan sektor maritim dapat diberi kesempatan untuk berkembang,'' ujar Direktur Pelaksana PT Pelnas Baruna Jaya Askari Ali Makasau kepada wartawan dan perwakilan Jasa Raharja Kantor Pusat, Selasa (11/11).
Menurut Askari, idealnya operator bisa turut serta dalam program tersebut. Sehingga proses pembangunan kemaritiman bisa berjalan dengan baik.
Selama ini, operator pelayaran terhambat dengan pemberian sertifikat kapal dan izin trayek yang harus melalui pemerintah pusat.
Setelah itu proses sertifikasi juga harus melewati pemerintah daerah. Idealnya, pemberian sertifikasi dapat dilakukan di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
