REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah didorong segera merealisasikan janji konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Konversi BBM ke BBG dinilai solusi paling tepat ketika harga BBM melonjak naik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Wira Yudha, mengatakan sesuai UU APBN-P 2014 kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.  "Yang jelas acuannya UU APBN-P 2014, apabila melebihi itu berarti pemerintah melanggar undang-undang," kata Satya saat dihubungi Republika, Senin (10/11).

Oleh sebab itu, pihaknya bakal memastikan pemerintah mematuhi ketentuan APBN-P 2014. Pemerintah didesak menyiapkan langkah apa pun untuk mengantisipasi kuota BBM habis sebelum 31 Desember 2014.

"Pemerintah harus mempertahankan supaya tidak habis kuota BBM dan tidak membengkak. Caranya jangan sampai ada maling BBM bersubsidi," imbuhnya.

Dia juga mendesak pemerintah segera memenuhi janji konversi BBM ke BBG. Sebab, pemerintah sudah membahas rencana konversi BBM ke BBG sejak tiga tahun lalu. Menurutnya, tidak ada alasan pemerintah menunda. "Janjinya harus dipenuhi," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika