REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Setelah menolak secara halus keputusan Presiden Jokowi supaya PT Inalum memberikan tambahan listrik bagi sektor lainnya, serikat pekerja perusahaan BUMN bidang alumunium tersebut mengajak berdialog para pemegang kebijakan.

Apalagi Dirut PLN Nur Pamudji telah mengungkapkan kepada pers bahwa realisasi tambahan listrik Inalum bagi pelanggan baru PLN di sektor industri sebesar 300 MW. 

“Ini sudah melanggar janji dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat Sumut,” kata Ketua Serikat Pekerja Inalum, Ridwan, Senin (10/11).

Ia pun meminta agar pemerintah meninjau ulang tentang untung ruginya terhadap kelangsungan operasi Inalum. Setelah berdialog, serikat pekerja mengeaskan bahwa mereka mendukung rencana manajemen  agar Inalum beroperasi secara optimal. Tapi, mereka tetap menyayangkan sikap PLN tadi.

“Sudah lebih dari 10 tahun masalah krisis listrik terjadi di Sumatera Utara, tapi usaha nyata dari PLN mengatasi hal ini terkesan tidak serius,” jelas Ridwan.

Pemadaman secara bergilir yang dilakukan PLN tidak memikirkan dampak bagi masyarakat luas. Di sisi lain, permintaan PLN untuk memintah jatah listrik Inalum, diyakininya, akan berdampak kepada karyawan, mitra kerja, dan masyarakat.

“Bangsa ini harus melihat ke depan, jangan hanya mementingkan kepentingan kelompok saja, harus dipikirkan kepentingan rakyat Sumut,” tegas Ridwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika