REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Permintaan pihak Total Indonesie untuk memberikan masa kontrak transisi di blok Mahakam, dianggap pengamat energi Marwan Batubara sebagai akal-akalan mereka untuk memperoleh perpanjangan kontrak. "Tidak ada alternatif lain. Mahakam harus kembali ke Pertamina," jelasnya kepada Republika, Ahad (9/7).
Marwan menuturkan, selama Kontrak Kerjasama (KKS) kedua dari 1997 hingga 2017, keuntungan Blok Mahakam senilai 1,47 miliar dolar atau sekitar 17 triliun setiap tahunnya. "Belum lagi kalau cost recovery pakai anak perusahan Total, itu bisa bertambah sampai 20 triliun," jelas Marwan.
Sehingga Marwan menegaskan bahwa Blok Mahakam mau tidak mau harus dikelola oleh Pertamina. Terlebih Pertamina sendiri menyatakan mampu untuk mengelolanya. Belum lagi kenyataan bahwa 97 persen pekerja Total di Bloo Mahakam adalah warga Indonesia. "Toh tidak akan ada pemecatan karyawan," lanjut Marwan.
Marwan melanjutkan, sempat beredar kabar bahwa dibutuhkan 2 hingga 7 miliar dolar AS untuk investasi di Blok Mahalam hingga tahun 2017. Hal ini dia anggap sebagai propaganda untuk melemahkan daya saing Pertamina.
"Padahal kalau dia invest 2 miliar tahun ini, tahun ini juga uang itu kembali lewat cost recovery dan bagi hasil. Seolah ingin mengesankan Pertamina tidak mampu ," ujar Marwan.
Marwan juga menyebutkan bahwa Blok Mahakam yang telah berproduksi memiliki IRR (Internal Rate of Return) sebanyak 28 persen, dari normalnya 12-18 persen untuk blok migas. "Jadi siapa yang ga mau?" lanjutnya.
Menurut Marwan, masyarakat harus mengawasi oknum-oknum pro asing yang saat ini ada di dalam pemerintahan. Dia mewanti-wanti Presiden Jokowi untuk bisa lebih bijak dalam mendalami permasalahan Blok Mahakam ini. "Saya khawatir sama Megawati yang mendukung Total," ujar Marwan. Secara net cash flow, menurut Marwan, setiap tahun negara asing bukannya mawa modal masuk tapi malah uang Indonesia yang keluar.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menuturkan, kontrak-kontrak blok migas yang dalam waktu dekat jatuh tempo sedang ditinjau ulang bersama tim ahli dan SKK Migas. Tujuannya, membuat keputusan yang terbaik untuk negara.
Menurut dia, pihaknya harus memikirkan risiko dan kapabilitas perusahaan nasional. Pasalnya, Indonesia Incorporated harus dipikirkan. Sudirman mengatakan, seluruh pemain nasional mesti diberikan ruang yang kondusif untuk mengembangkan usaha demi kepentingan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
