REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gencar melakukan penghematan demi menjaga defisit anggaran supaya tidak melampaui target sebesar 2,4 persen pada APBN-P 2014. Salah satunya dengan melarang PNS mengelar rapat di hotel atau di luar kota.

Direktur Eksekutif Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Enny Sri Hartati mengatakan, penghematan melalui pelarangan menggelar rapat di hotel tidak akan berpengaruh signifikan terhadap upaya pemerintah menjaga target defisit anggaran 2014. Apalagi tahun anggaran berjalan tersisa kurang dari dua bulan.

"Pasti sudah banyak diserap oleh pemerintahan sebelumnya," ujar Enny kepada Republika, Ahad (9/11).

Kendati begitu, Enny menyambut positif upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran tersebut. Jika konsisten dilakukan dan diterjemahkan melalui APBN-P 2015, jumlah anggaran yang bisa dihemat akan banyak sekali.

"Kalau untuk tahun depan , jika penghematan semacam ini dilakukan sejak awal tahun, baru akan berpengaruh besar terhadap target defisit tahun depan," ujar dia.

Seperti diketahui,  Tim Transisi Jokowi-JK sebelumnya menyebut bahwa anggaran pelaksanaan rapat PNS pada APBN-P 2014 dialokasikan sebesar Rp 18 triliun. Rinciannya yakni untuk biaya rapat dalam kota sebesar Rp 11,6 triliun dan rapat luar kota Rp 6,4 triliun.

Enny mengatakan masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait potensi efisiensi anggaran. Pertama, kata dia, masih banyak tumpang tindih anggaran. Terutama terhadap belanja barang dan modal. Idealnya, belanja barang dihabiskan untuk operasional saja. Sementara belanja modal untuk investasi pemerintah.

"Tetapi kadang, billing komputer misalnya, terkadang masuk sebagai investasi dan juga sebagai peralatan profesional. anggaran seperti itu menyebabkan terjadinya dobel anggaran," ucap dia.

Nah, untuk menjaga target defisit, pemerintah tidak cukup dengan hanya melakukan efisiensi anggaran belanja. Tetapi juga harus mengoptimalisasi penerimaan. Selain pajak yang harus digenjot, penerimaan dari Sumber Daya Alam seperti pertanian, perkebunan, juga harus ditingkatkan. "Tidak bisa hanya dengan berhemat. Tapi juga harus kerja keras meningkatkan sumber penerimaan seperti dari hasil sumber daya alam," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika