Ahad 09 Nov 2014 13:58 WIB

Tidak Benar Bila Subsidi BBM Hanya Dinikmati Orang Kaya

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa menolak rencana kenaikan BBM di halaman gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (5/11). (Antara/Irsan Mulyadi)
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa menolak rencana kenaikan BBM di halaman gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (5/11). (Antara/Irsan Mulyadi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengkaji rencana kenaikan harga BBM, yang hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah.

"Sikap HMI tergantung hasil kajian. Jika tidak ada halangan dalam dua atau tiga hari ini akan disampaikan kepada pemerintah dan publik," kata Ketua PB HMI M Arief Rosyid Hasan di Jakarta, Ahad.

Dia mengemukakan kenaikan harga BBM dari Rp500-Rp3.000 per liter akan membawa perubahan bagi rakyat Indonesia. Karena itu, tambahnya pemerintah sebaiknya melakukan kajian secara mendalam dan tepat sehingga kebijakan yang diberlakukan tidak merugikan rakyat.

"Apakah pengurangan subsidi BBM sebagai satu-satunya alternatif untuk memperbaiki keuangan negara? Apakah tidak ada alternatif lain?" katanya.

Menurut dia, asumsi bahwa subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja tampak lemah karena ketergantungan masyarakat golongan menengah ke bawah terhadap BBM cukup besar.

"Meskipun subsidi BBM dari tahun ke tahun telah menyedot banyak anggaran negara tetapi pemerintah harus mampu menghitung secara cermat betapa besar dampak yang diterima jika BBM ini dinaikkan terhadap kehidupan buruh, nelayan, petani yang tentunya akan sangat dirugikan atas kenaikan BBM ini," ujarnya.

Dia mengatakan salah satu agenda mendesak yang membutuhkan pengawasan dari DPR adalah kenaikan harga BBM. Saat ini, lanjut dia berbagai pihak memahami dikotomi antara kaya dan miskin sudah tidak dapat lagi menjelaskan tentang heterogenitas tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Kami sudah menyampaikan hal itu kepada pimpinan DPR," katanya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement