REPUBLIKA.CO.ID,BEIJING--Pemerintah Indonesia meminta agar konsep Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP) dilakukan secara bertahap dan di luar proses Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
"Indonesia menanggapi secara hati-hati konsep FTAAP dan minta dilakukan step by step, di luar proses APEC, dan memerhatikan dimensi pembangunan yang people-centered," kata Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di Beijing, Sabtu (8/11) malam, seusai melakukan pertemuan tingkat menteri APEC.
Menurut Mendag, APEC menyepakati perwujudan FTAAP dalam jangka panjang untuk mendorong perdagangan dan investasi.
Namun, ia menegaskan tentang tidak sedikitnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang masih membutuhkan bantuan dan perhatian untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Kesepakatan tentang FTAAP itu merupakan satu dari empat hasil utama isu perdagangan pertemuan tingkat menteri APEC.
Isu lain yang dibahas terkait dukungan APEC untuk implementasi hasil konferensi tingkat menteri WTO di Bali tahun 2013. Antara lain, berisi persetujuan fasilitas perdagangan, kesepakatan cadangan pangan dan kebebasan subsidi untuk jasa-jasa pelayanan umum pertanian.
Kedua, disepakatinya proposal Indonesia mengenai "Promoting Products which contributes to sustainable and inclusive growth, rural development and poverty alleviation" untuk diselesaikan kajiannya oleh lembaga riset APEC.
Lalu, disepakatinya cetak biru konektivitas untuk mendukung pengembangan keterhubungan kawasan APEC, termasuk kinerja rantai pasok perdagangan.
Pada kesempatan itu Mendag juga menyampaikan target pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan volume perdagangan sebesar 300 persen dalam tiga tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika