REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Penyaluran bantuan sosial melalui sistem transfer langsung dinilai lebih akuntabel dan transparan. Meski demikian diperlukan waktu untuk membangun sistem perbankan yang baik dan dapat dipahami masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan cash transfer membutuhkan keakuratan data sehingga membutuhkan waktu untuk membangun sistem.
Diluncurkannya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera diyakini akan menekan angka kemiskinan secara signifikan. "Karena pemberian dana diterima langsung oleh masyarakat dan dapat menghindari dari potongan-potongan tak resmi," kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11).
Selama ini, lanjut Jokowi, terdapat 18 kementerian yang memiliki alokasi dana bantuan sosial yang totalnya hampir Rp 100 triliun. Tetapi, dampak dari pemberian dana itu tidak nampak di masyarakat. Buktinya, lanjut Jokowi, gini ratio Indonesia masih tinggi.
Jokowi mengaku penerapan sistem transfer langsung ia berlakukan setelah mempelajari sistem bantuan sosial di luar negeri. "Saya pelajari dari luar negeri bahwa gini ratio menurun dengan penerapan bantuan via transfer langsung," papar mantan walikota Solo itu.
Seiring dengan pemberian bansos, lanjutnya, edukasi terhadap masyarakat harus terus dilakukan agar bantuan yang diterima tidak dihamburkan untuk pengeluaran yang konsumtif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
