REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah mendorong dunia usaha tidak lepas dari persoalan upah buruh. Menanggapi itu Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan perlu pengaturan bagaimana upah adil bagi pekerja.

Perlu ada studi sehingga kebijakan upah tidak merugikan pekerja dan tidak menyulitkan usaha. Studi KHL memang sudah ada, tapi perlu membuat porsi sesuai sehingga ada ketetapan terbaik agar pekerja bisa sejahtera.

''Perlu ada pembekalan keterampilan buruh oleh dunia usaha,'' kata Sofyan dalam forum diskusi bersama Kadin, Rabu (5/11).

Ia mengatakan dibutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah dan usaha sehingga kemajuan industri bisa lebih mudah didorong. Ke depan, lanjutnya, forum forum antara pemerintah bersama asosiasi usaha akan sering dilakukan. Di sana, asosiasi buruh ataupun pengusaha bisa menyampaikan ide dan keluhan agar kebijakan yang dibuat menguntungkan kedua pihak.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengungapkan topik mengenai upah buruh butuh kehati-hatian sebab upah buruh yang kompetitif jadi salah satu daya tarik Indonesia. Jika upah buruh di Indonesia sudah terlalu tinggi, pengusaha akan melarikan usahanya ke luar seperti Bangladesh dan Vietnam.

''Indonesia tidak anti kenaikan upah, apalagi jika selaras dengan kenaikan produktifitas. Perlu ada kesepakatan bersama antara dunia usaha dengan serikat pekerja,'' tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika