REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pasar modal Nurkhamid menilai, dengan menaikkan harga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintahan baru bisa kehilangan kepercayaan rakyat.
Kebijakan ini sekaligus mengindikasikan, pemerintah tidak tanggap persoalan terutama perihal sektor energi.
"Harusnya bisa antisipasi. Jargonnya kan semua untuk rakyat, tapi kalau dengan menaikkan BBM cukup signifikan seperti ini bisa-bisa pemerintahan baru kehilangan kepercayaan rakyat," ujar Nurkhamid saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (4/11).
Di samping itu, seyogianya kenaikkan harga yang cukup pesat menurut Nurkhamid, dilakukan bertahap agar tidak terlalu mengejutkan masyarakat.
"Kalau bertahap, mulus, kan manis, tidak akan terlalu terasa nantinya khususnya untuk masyarakat golongan tidak mampu," kata dia.
Dia menambahkan, kebiasaan pemerintah seperti itu juga baiknya tidak kerap terjadi. "Paradigma yang suka mengejutkan seperti ini harus dihilangkan. Dampaknya juga kan besar mulai dari urusan dapur di kampung-kampung sampai perkotaan," tambahnya.
Kendatipun Nurkhamid menyetujui, kenaikan BBM tidak bisa dihindari, namun mumpung waktu masih panjang, pemerintah bisa mempulihkan keadaan, melakukan manajemen konflik.
"Kalau naiknya langsung besar, ini dampak tidak langsungnya kurang mendidik, jadi naiknya jangan terlampau tajam agar dampak negatif yang ditimbulkan juga bisa diminimalkan," katanya.
Selain itu, Nurkhamid juga berpendapat, tidak tepat jika kenaikan BBM dilakukan akhir tahun. "Sebab kalau akhir tahun, persoalannya banyak sekali. Dari mulai naiknya dolar, tekanan-tekanan ekonomi, apalagi kalau ditambah lagi dengan naiknya BBM, makin menumpuk saja konflik nantinya," katanya.
Melainkan kata dia, baiknya dilakukan awal tahun saja. "Tahun depan lebih bagus karena dengan asumsi pemerintahan sedang merancang rencana-rencana atau program-program baru," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika