REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran untuk kementerian koordinator kemaritiman yang baru saja dibentuk oleh pemerintahan Joko Widodo akan dibahas dua bulan lagi. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil usai mengikuti rapat dengan Jusuf Kalla dan Indroyono Soesilo di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/10).
Lanjutnya, pembahasan anggaran menko bidang kemaritiman ini akan dibahas bilateral dengan menteri keuangan. "Menko kemaritiman tentu akan dibahas bilateral dengan menteri keuangan dua bulan lagi. Intinya adalah menko kemaritiman yang baru. Kalau kementerian yang lain kan sudah ada anggaran masing-masing," jelas Sofyan.
Menurutnya, pembahasan anggaran untuk kementerian baru ini telah diputuskan saat rapat kabinet pertama dengan Presiden Joko Widodo kemarin, Senin. "Petunjuk presiden adalah kalau kementerian yang digabung tetap menggunakan unit yang ada. Yang betul-betul baru adalah kementerian kemaritiman," katanya.
Kementerian koordinator bidang kemaritiman sementara berkantor di gedung BPPT. Namun, untuk selanjutnya, Sofyan mengatakan tak ada gedung baru yang digunakan untuk kementerian baru tersebut.
"Selanjutnya saya gak tau. Itu kantor kemenko perekonomian di merdeka barat bekas MK itu juga bisa dipakai. Karena di sana ada beberapa lantai," kata Sofyan. Ia menambahkan, Jokowi telah menginstruksikan agar kementerian baru menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.
Sementara itu, menteri koordinator bidang kemaritiman, Indroyono Soesilo menyatakan menteri sekretaris negara telah siap untuk menyediakan kantor. "Sementara ini kami berkantor di BPPT lantai 3," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
