REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Meski pemerintah berencana memberi porsi lebih pada bidang maritim, praktisi penerbangan Indonesia memandang penerbangan pun laik mendapat perhatian.
Sekjen Indonesia National Air Carrier (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan daerah pesisir memang membutuhkan akses pelabuhan, daerah pedalaman juga membutuhkan fasilitas bandar udara. Hubungan keduanya berkolerasi mengingat wilayah Indonesia yang luas ke pelosok, juga garis pantai yang panjang maka keduanya harus diperhatikan.
Agar maritim dan penerbangan bisa berkembang, lajut Burhanuddin, pemerintah jangan mengeluarkan aturan yang membuat biaya tinggi operasional perusahaan penerbangan menjadi tinggi sebab itu akan menghambat.
''Satu departemen ke departemen ada peraturan yang mempersulit dan membengkakkan biaya. Perlu ada efisiensi. Peraturan yang dikeluarkan harus jelas tujuannya, efisien dan memudahkan,'' tutur Burhanuddin di sela-sela peluncuran penerbangan jarak jauh berbiaya hemat oleh Indonesia AirAsia Extra (IAX), Senin (27/10).
Ia berharap ada penyederahanaan perizinan agar izin benar-benar untuk tujuan keamanan. Diakui Burhanuddin, INACA dilibatkan jika pemerintah membuat aturan, tapi pada akhirnya keinginan pemerintah yang dijalankan bukan keinginan INACA.
Ia berharap dirjen perhubungan udara pun segera dilantik dan yang menjabat adalah orang terbaik yang mendukung penerbangan, bisa mengembalikan penerbangan Indonesia ke kategori 1 FAA, dan memahami industri aviasi Indonesia.
''Banyak yang harus diperhatikan terkait penerbangan baik soal bandara, rute, dan keamanan bandara. Sejauh ini belum ada rencana INACA untuk bertemu pihak kementerian perhubungan. Menunggu menteri settle down dulu,'' tutur Burhanuddin.
Disinggung mengenai penetapan batas tarif, Burhanuddin mengatakan itu menyulitkan. Sikap maskapai bervariasi mengenai penentuan batas tarif. Bahkan, kata dia, sudah lebih dari dua maskapai yang beroperasi di satu rute, untuk apa mengatur tarif dan serahkan saja ke pasar.
''Harus berani melakukan terobosan. Kalau dijual dengan harga tertentu masyarakat bisa membeli, berarti masyarakat mampu,'' kata dia.