REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di awal masa jabatannya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan prioritas utama kinerjanya yakni mempercepat penyelesaian masalah biroktasi. Menurutnya, hal tersebut mengikuti jejak menteri pendahulunya, yakni Chairul Tanjung (CT).
"Kita mempercepat masalah troubleshoot atau masalah birokrasi. Telah dicoba dilaksanakan oleh pak CT. Kita akan kerjakan dalam waktu yang singkat sehingga ada hasil," ujar Sofyan dalam acara Serah Terima Jabatan, Senin (27/10). Menurutnya, sumber masalah dalam birokrasi adalah hambatan lintas departemen.
Oleh karena itu, Sofyan menganggap koordinasi menjadi hal yang penting. Kementerian Koordinator Perekonomian akan melakukan koordinasi dengan kementerian baru dan dengan kementerian koordinator lainnya, terutama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman karena banyak berhubungan dengan sektor ekonomi.
Kemenko Maritim tersebut membawahi Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM sebelumnya berada di bawah Kemenko Perekonomian. Dengan beralihnya kementerian tersebut, Kemenko Perekonomian membawahi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.
Sofyan mengatakan, dua kemenko tersebut harus melakukan koordinasi. "Ini supaya kita punya kesamaan visi, kita bikin koordinasi itu supaya sangat loose ya, supaya kalau misalnya nanti menko perlu koordinasi dengan kementerian dan sejumlah menteri di luar menko, silakan. Kalau saya perlu koordinasi dengan Menteri ESDM, tentu nggak ada masalah," ujarnya.