REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti diharapkan mampu menampilkan kebaruan dibandingkan presiden RI periode sebelumnya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, menilai, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sudah saatnya bagi Pemerintah untuk fokus pada sektor riil.
"Biasanya, tiap presiden Indonesia cenderung menomorsatukan makro ekonomi, seperti persoalan iklim usaha dan investasi asing. Saya melihat Presiden Jokowi menjanjikan hal yang berbeda," kata Hendri di Kompleks Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, pada Jumat (24/10). Hendri menilai, pidato kenegaraan pertama Presiden Jokowi pada Senin (20/10) lalu bisa menjadi acuan berubahnya fokus ekonomi Indonesia mendatang.
Bagi Hendri, pidato itu memuat ajakan untuk menomorsatukan kinerja mikro ekonomi Indonesia. Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang, menurut Hendri, cenderung agresif pada liberalisasi atau pasar bebas, maka visi Presiden Jokowi ini patut didukung.
"Bukankah itu yang kita semua mau? Terutama, rakyat yang bergembira pada pesta pelantikan Jokowi," retoris Hendri. Selain itu, ekonom ini juga menggarisbawahi pernyataan Presiden Jokowi mengenai hubungan diplomatik yang lebih bermartabat.
Indonesia tidak bisa terus menjadi pemain internasional yang tanpa persiapan. Terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang. Hendri menilai, Pemerintah mesti membuat kebijakan-kebijakan yang mempersiapkan dan melindungi semua pelaku ekonomi sektor riil asal Indonesia.
"Ambil contoh sektor pendidikan menengah. Itu belum masuk MEA. Maka Pemerintah perlu menyiapkan kompetensi SDM Indonesia sehingga tidak perlu Presiden buru-buru membuat perjanjian yang baru kalau kita sendiri belum siap," kata Hendri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
