REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia melambat. Penyebabnya klasik. Yakni, soal pembebasan lahan yang sering menimbulkan permasalahan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah, Iwan Dermawan Hanafi, mengatakan, urgensi pembangunan infrastruktur sudah diperdengarkan sejak lima tahun terakhir. Pemerintah juga telah meresponsnya. Dengan membuat perencanaan. Termasuk, perencanaan jangka menengah berupa master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Namun, perencanaan itu tak semuanya terealisasi," ujarnya, Kamis (23/10).
Tak terealisasinya perencanaan pembangunan, terutama infrastruktur ini disebabkan sejumlah masalah. Salah satu yang paling mendasar yakni soal pembebasan lahan. Serta, birokrasi dan perizinan di daerah. Karena masalah itu, maka pembangunan infrastruktur jadi melambat.
Padahal, pembangunan infrastruktur ini sangat bergantung pada investasi swasta. Akan tetapi, investor swasta sering tak berkutik ketika dihadapkan pada persoalan pembebasan lahan. Apalagi, berhadapan dengan masyarakat.
Karena persoalan itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur jadi melambat bahkan stagnan. Padahal, menurut perkiraan bank dunia seharusnya besaran investasi infrastruktur mencapai satu persen dari PDB. Dengan demikian, seharusnya Indonesia menyediakan anggaran Rp 908 triliun, yakni satu persennya dari PDB Rp 9.080 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika