REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menilai, biaya logistik di Indonesia masih terhitung tinggi. Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla diharapkan bisa tekan biaya logistik.
Wakil Ketua bidang Logistik Kadin Carmelita Hartoto mengatakan, meskipun kontribusinya terhadap PDB sangat tinggi yakni mencapai 25 persen pada 2013, tetapi di dalam struktur penjualan, biaya logistik nasional mencapai 14 persen. Selama tiga tahun terakhir, daya saing logistik meningkat tetapi biaya logistik tidak mengalami penurunan.
Menurut Carmelita, hal tersebut adalah angka yang sangat fantastis saat ini, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki system logistik yang efisien. ''Kita harus mengakui bahwa saat ini Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand adalah empat negara yang memiliki system logistik lebih baik di kawasan ASEAN,'' kata dia, Selasa (21/10) siang.
Hingga saat ini, kata dia, sejumlah hambatan masih terjadi yang meliputi buruknya kondisi infrastruktur, alat angkut penunjang logistik serta kondisi regulasi logistik yang belum mendukung kepentingan industri. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran pada era pasar bebas nanti, pemain logistik akan menjadi penonton di negeri sendiri.
Sejauh ini, lanjut dia, sudah banyak investor nasional yang ingin turut serta mempercepat pembangunan infrastruktur logistik. Dia mendapat kabar bahwa sejumlah Badan Usaha Pelabuhan siap berinvestasi hingga 6 miliar dolar AS untuk mengembangkan pelabuhan existing, demikian juga di bidang trucking, pelayaran maupun usaha bongkar muat.
Carmelita menuturkan, semua potensi investasi nasional tersebut dapat dikonsolidasikan oleh pemerintah dengan memberikan kepastian hukum dan membuka peluang kerja sama atau investasi kepada pengusaha swasta nasional. Mereka dapat dirajut menjadi bagian dari strategi besar dalam mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas tersebut.
Oleh karena itu, pada pemerintahan baru ini, pihaknya berharap ada keseriusan untuk membenahi sislognas yang sudah ada atau menyempurnakannya agar Indonesia yang memiliki waktu yang sangat singkat, bisa lebih mempersiapkan diri menghadapi agenda pasar bebas di kasasan ASEAN ini.
''Kita sudah tidak memiliki waktu yang panjang untuk mempersiapkan kajian-kajian awal dalam kerangka menyusun dokumen baru tentang sislognas, sementara kajian yang sudah ada dan telah ditetapkan menjadi Perpres belum sempat dilaksanakan,'' ujar Carmelita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika