REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontrak PT Vale Indonesia bisa sampai 2045. Pasalnya, perusahaan nikel raksasa asal Brasil itu telah menandatangani amandemen kontrak pertambangan.

Presiden Direktur PT Vale Indonesia Nico Kanter mengatakan, pihaknya akan mengajukan perpanjangan operasi pada 2023 atau dua tahun sebelum kontrak usai. ''Pemerintah akan menyetujui, harusnya setuju,'' kata dia, Jumat (17/10) siang.

Menurut Nico, pihaknya telah memenuhi seluruh permintaan dalam kontrak. Di antaranya membangun smelter.

Dia menuturkan, pihaknya akan menggelontorkan dana empat miliar dolar AS untuk membangun smelter di Pomalaa dan Sorowako.

Amandemen KK PT Vale memuat perubahan-perubahan sebagai berikut, pertama, PT Vale beroperasi dengan luas wilayah KK 118.435 hektare dari sebelumnya sebesar 190.510 hektare. Kedua, kesanggupan PT Vale untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian hilir, perluasan tambang, optimalisasi tambang, dan investasi infrastruktur di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara.

Ketiga, Memberlakukan iuran tetap, iuran produksi (royalti), pajak penghasilan (PPh), bea materai, bea masuk, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah dan retribusi daerah, dan bea balik nama secara prevailing, dan royalti meningkat menjadi dua persen atas penjualan nikel matte dan tiga persen apabila harga nikel berada di atas 21 ribu dolar AS per ton.

Keempat, dua tahun sebelum berakhirnya kontrak, PT Vale dapat mengajukan permohonan izin usaha untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang selama periode 1x10 tahun. Kelima, PT Vale akan melakukan divestasi seluruhnya sebesar 40 persen dari sahamnya kepada peserta Indonesia pada 2019, termasuk 20 persen saham publik yang telah ada saat ini sejak 1990 (Tbk sejak 14 tahun lalu).

Keenam, perusahaan akan menggunakan tenaga kerja dan barang lokal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika