REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Pemerintah perlu memberikan akses modal khusus bagi para pelaku usaha di sektor perikanan. Pemberi modal termasuk perbankan perlu memberikan kepercayaan kepada pengusaha dan nelayan lokal agar mereka lebih mudah mendapatkan kredit.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menilai potensi perikanan dan kelautan Indonesia luar biasa besar. "Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar di dunia," katanya pada acara Focus Group Discussion Bedah Roadmap Kelautan dan Perikanan Kadin untuk Pemerintah Baru di Jakarta, Senin (22/9).

Yugi menambahkan dengan jumlah nelayan sebanyak 16,4 juta jiwa seharusnya pemerintah memberikan prioritas bagi mereka untuk mengakses modal. Di samping itu, pemerintah perlu mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di bidang perikanan. Saat ini Kadin mencatat jumlah pelaku usaha perikanan tidak lebih dari satu persen dibandingkan total pelaku usaha di Indonesia.

Ia membandingkan, dalam memulai bisnis para pengusaha yang akan berinvestasi di bidang properti harus mengeluarkan uang muka 30 persen dan sisanya dibiayai lembaga kredit. Sementara khusus perikanan ia berharap para pengusaha cukup memberi uang muka lima persen dengan bunga single digit.

"OJK perlu menerapkan aturan khusus yang memberi kemudahan bagi mereka yang merintis usaha perikanan," tegas Yugi.

Kemudahan-kemudahan ini dimaksudkan untuk merangsang tumbuhnya pelaku usaha baru. Apalagi, lanjutnya, presiden terpilih Jokowi telah mencanangkan sektor maritim sebagai salah satu sektor yang mendapat prioritas pembangunan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika