REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Selain profesionalisme dan integritas, menteri-menteri bidang ekonomi harus memiliki kesamaan visi tentang kerakyatan dan sifat kenegarawanan.

''Tentu mereka harus punya orientasi kerakyatan. Siapapun yang dipilih, profesional atau pejabat dalam kementerian, mereka harus memiliki sikap negarawan,'' kata pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eni Sri Hartati, Senin (22/9).

Menurutnya, baik kalangan profesional maupun pejabat karir dari dalam kementerian memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Pejabat internal kementerian dinilai menguasai persoalan ekonomi selama ini. Tapi, Eni menilai mereka kurang berani membuat program yang keluar dari pakem.

''Jalan diskusi bisa dijadikan jalan untuk mengetahui kesamaan pandangan dan ideologi yang dimiliki pada calon menteri. Dari sana akan terlihat apakah mereka punya ketiga poin penting itu, profesionalisme, integritas dan kesamaan visi,'' tutur Eni.

Karena mengusung ekonomi kerakyatan, pemerintah kedepan harus seimbang mendorong usaha milik rakyat, BUMN dan korporasi swasta. Menjadi peran pemerintah nanti untuk membuat regulasi dan memfasilitasi ketiganya.

Meski tetap memberi iklim kondusif bagi korporasi besar swasta, pemerintah baru juga harus memproteksi usaha-usaha mikro. Khusus untuk BUMN, Eni menekankan perlu adanya pembenahan internal terlebih selama ini BUMN terus mengeluh rugi.

''Kalau rugi pasti tidak sehat. Itu harus dibenahi agar tidak terus menyedot subsidi,'' kata Eni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika