REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau mencakup keseluruhan lapisan masyarakat sehingga tidak hanya segelintir orang saja yang diuntungkan bakal memiliki dampak yang besar guna mengatasi kemiskinan.
"Pertumbuhan, bila menuju kepada penciptaan lapangan pekerjaan yang baik, khususnya kepada warga miskin, perempuan, dan bagi orang-orang yang termarjinalkan dapat memiliki dampak yang sangat besar bagi kemiskinan," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Presiden Bank Dunia menyatakan, pihaknya memiliki sejumlah sasaran yaitu antara lain mengakhiri kemiskinan ekstrim pada 2030.
Dalam rangka mencapai hal tersebut, lanjutnya, maka fokus yang akan dipusatkan adalah mengenai pembagian kesejahteraan yang lebih merata atau dengan kata lain meningkatkan pertumbuhan penghasilan dari 40 persen warga terbawah dari negara-negara berkembang.
"Ini pertama kalinya kami benar-benar menyorot terkait pertanyaan ketimpangan ini," katanya.
Menurut dia, tidak ada seorang pun pemimpin dunia yang tidak menginginkan lebih banyak lagi pertumbuhan yang inklusif dan kesejahteraan yang lebih merata.
Jim Yong Kim mengungkapkan, setiap pemimpin dunia yang ditemui selalu mengemukakan bahwa mereka menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan cara di mana setiap orang dapat turut berpartisipasi dan merasakan manfaatnya.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan adalah penting khususnya di negara-negara berkembang, tetapi lebih esensial bila jalan yang dibuat misalnya dapat memberikan petani miskin akses yang lebih besar kepada pasar perekonomian.
Sebelumnya, di Indonesia, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, kesenjangan ekonomi antarwilayah yang berdampak kepada kemiskinan di sejumlah daerah dapat dipecahkan dengan menerapkan regionalisasi dan pemerataan yang tepat.
"Regionalisasi dilakukan dengan mengonsentrasikan pusat pertumbuhan di kota-kota pada kawasan yang berkembang sehingga dengan sedikit sentuhan akan mampu mendorong kawasan lain untuk berkembang," kata Hermanto Dardak.
Menurut dia, kebijakan pemerataan tersebut dilakukan dengan langkah intervensi yang lebih besar oleh pemerintah sehingga kawasan di sekitarnya pada gilirannya dapat turut berkembang dan meningkat kesejahteraannya.
Ia mengemukakan bahwa Indonesia telah menetapkan PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memuat 112 kawasan andalan darat dan 45 kawasan andalan laut yang ditetapkan berdasarkan dua pertimbangan utama, regionalisasi dan pemerataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika