Jumat 12 Sep 2014 14:56 WIB

Pemerintah Baru Harus Buat Gebrakan di Bidang Energi

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Ichsan Emerald Alamsyah
Petugas melakukan pemeriksaan rutin di Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTGU) Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/9).(Republika/Prayogi)
Foto: Republika/Prayogi
Petugas melakukan pemeriksaan rutin di Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTGU) Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/9).(Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan, mendorong semua sektor untuk menjadi industri. Selama ini, industrialisasi masih terjadi ketimpangan.

Terutama, di Pulau Jawa dengan luar Jawa. Pasalnya, banyak potensi industri yang sampai saat ini belum tergali. Akibat terkendala infrastruktur yang masih belum memadai.

Baca Juga

Atas dasar itu, Menteri Perdagangan menyarankan pemerintahan baru nanti harus berani membuat gebrakan baru. Yakni, membangun powerplant serta pembangkit tenaga listrik.

Bahkan, dari kapasitas energi listrik yang terpasang masing-masing rumah saja Indonesia masih sangat rendah. Seharusnya, sebagai negara berkembang, kapasitas listrik itu minimal 600 watt per kapita.

Tetapi, pada kenyataannya saat ini rata-rata masih 200 watt. Kondisi itu, setara dengan hanya memiliki satu lampu pijar per rumah.

"Dengan kondisi itu, masyarakat kita bagaimana bisa maju," ujarnya. Logikanya, untuk mendukung industrialisasi ini, diperlukan energi yang memadai.

Energi yang paling memungkinkan yaitu listrik. Sebab, dengan listrik masyarakat bisa membuat es. Lalu es tersebut, bisa dijual untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan laut. Dengan hal yang sederhana seperti itu, masyarakat akan terbantu.

Nelayan terbantu, karena ikannya bisa segara beberapa hari karena diawetkan dalam suhu yang rendah. Pengusaha es juga turut terbantu, karena permintaan dagangannya meningkat. Jadi, kedepan itu harus terdorong industri yang saling menguntungkan.

Saat ini, lanjut Lutfi, yang paling berpotensi itu industrialisasi perikanan. Namun, pihaknya meyakini semua sektor harus didorong untuk mengarah ke industrialisasi.

Dengan begitu, pemerintah tak lagi mengurusi soal proteksi. Namun, turut membantu supaya terciptanya industri yang menguntungkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement