REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Ketua Tim Transisi Rini Suwandi, mengapresiasi usulan mempercepat pembahasan APBNP 2015. Jika dipercepat, pemerintahan Jokowi bisa cepat merealisasikan program-program tersebut.

"Jika dapat diajukan sebelum Januari 2015 akan sangat baik," katanya usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Rabu (10/9).

Usulan percepatan pembahasan pertama kali datang dari Badan Anggaran DPR RI. Ketua Banggar Ahmadi Nur Supir melihat peluang percepatan ini. Namun hal ini masih perlu dikaji dari aspek hukum. Jika percepatan tidak dimungkinkan, maka APBNP bisa diajukan mulai Januari 2015.

Menteri Koordinator Chairul Tanjung mengatakan bahwa anggran belanja yang telah dibuat bisa mengakomodir kebutuhan pemerintah baru. Tapi hal ini bergantung pada kegigihan fraksi-fraksi pendukung presiden terpilih untuk memenangkan politik anggaran.

"Kalau dibahas sebelum Januari, harus setelah tanggal 20 Oktober," kata Chairul.

Status APBN 2015 menjadi istimewa  karena melibatkan dua pemerintahan yang berbeda periode. Pemerintah sekarang berhak menyusun anggaran.

Sementara yang menjadi eksekutor adalah pemerintah mendatang. Pemerintahan Jokowi dapat merubah dan mengajukan usulan tambahan jika memiliki keinginan berbeda dalam penggunaan anggaran belanja negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika