REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintahan mendatang bisa mengajukan RAPBN-Perubahan 2015 lebih cepat dari perkiraan semula untuk mewujudkan visi dan misi presiden terpilih Pemilu 2014.
"Kalau memungkinkan pembahasan bisa dimulai sebelum Januari 2015, tapi (dilakukan) setelah 20 Oktober," kata Chairul saat memberikan keterangan seusai menerima kedatangan tim transisi Jokowi-JK di Jakarta, Rabu (10/9).
Ia mengatakan RAPBN-Perubahan 2015 akan diajukan dan dibahas oleh pemerintahan baru, karena RAPBN 2015 masih berupa baseline dan belum memberikan kesempatan untuk mencantumkan program pemerintahan Jokowi-JK.
"RAPBN 2015 dilakukan sekarang, tapi akan dilaksanakan pemerintahan akan datang. Kita berupaya menjaga kesinambungan sebaik mungkin, dan meminta fraksi DPR dari presiden terpilih untuk memperjuangkan visi dan misi," ujarnya.
Kepala Staff Kantor Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno memberikan apresiasi kepada pemerintahan saat ini yang memberikan ruang bagi pemerintahan baru untuk mengajukan RAPBN-Perubahan 2015 lebih cepat dari rencana sebelumnya.
Menurut dia, ada sekitar ruang fiskal sebesar Rp180 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk pemerintahan baru, yang belum tercantum dalam RAPBN 2015, untuk berbagai program kesejahteraan rakyat yang dijanjikan Jokowi-JK.
"Ada Rp180 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk program Nawacita Jokowi-JK. Relatif cukup atau tidak, ini masih menunggu hal yang detail, kita sudah mendapatkan data kemiskinan yang sangat update dan melakukan kalkulasi apakah jumlah tersebut cukup," ujar Rini.
Chairul yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Perdagangan M Lutfi mewakili pemerintah untuk bertemu perwakilan dari tim transisi, membahas beberapa isu terkini.
Perwakilan tim transisi yang hadir adalah Kepala Staff Kantor Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno yang didampingi para Deputi Tim Transisi antara lain Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Akbar Faisal dan Eko Putro Sandjojo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika