REPUBLIKA.CO.ID,TOKYO—Polemik pembangunan PLTU Batang terus bergulir. Greenpeace mendesak pemerintahan Jokowi-JK membatalkan rencana pembangunan PLTU tersebut.

"Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, memaksakan pembangunan PLTU di Batang sama dengan mempercepat laju perubahan iklim di negara kepulauan itu. Pemerintahan yang baru harus tahu dampak itu,”tegas Juru Kampanye Iklim dan Pembangunan FoE Jepang Hozue Hatae, Selasa (9/9).

Akhir pekan lalu, dua perwakilan warga Batang mengunjungi Jepang untuk menyuarakan penolakan terhadap megaproyek PLTU Batang, langsung kepada pemerintah Jepang dan konsorsium swasta yang terlibat.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto menjelaskan, keduanya juga menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan, serta Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, serta dua perusahaan Jepang yang terlibat dalam proyek senilai 4  miliar dollar AS tersebut.

"Setelah melakukan berbagai upaya penolakan terhadap PLTU Batang di Batang, Semarang, maupun Jakarta, kami berharap perjalanan ke Jepang, dapat memastikan pembatalan pembangunan PLTU di Batang," ujar salah satu perwakilan, Roidi.

Perwakilan warga Batang, Greenpeace dan YLBHI diundang ke Jepang oleh jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan di Jepang yang terdiri dari FoE Jepang, Jacses, Kikonet, dan Nindja (Network for Indonesia Democracy Japan).

Jaringan ini mendesak JBIC untuk membatalkan rencana pendanaan pembangunan PLTU Batang. Apalagi pekan lalu pihak JBIC menyatakan minat untuk memperpanjang komitmen pendanaan terhadap proyek PLTU Batubara di Batang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika