REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI fraksi PDI-P yang juga anggota tim ekonomi Jokowi-JK mengatakan posisi menteri keuangan dan gubernur BI pada era Jokowi haruslah sosok yang memahami ideologi kebangsaan Indonesia.
Sosok yang dicari adalah mereka yang membela kepentingan rakyat dan memiliki rekam jejak yang bersih. “Seluruh instrumen kebijakan fiskal dan moneter harus ditransimisikan untuk kepentingan rakyat,” kata Arif kepada Republika saat dihubungi Kamis (4/9).
Kedua posisi strategis tersebut, lanjutnya, harus mampu membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih kuat menahan dinamika global. Meski demikian, bukan berarti Menkeu dan Gubernur BI di era pemerintahan sebelumnya tidak cukup baik. Namun, melihat yang terjadi selama ini terjadi, Indonesia belum sekuat negara-negara lainnya dalam menahan gejolak ekonomi global.
“Buktinya bahwa ekonomi kita tumbuh tapi masih banyak masalah keadilan dan kesenjangan kesejahteraan,” tambahnya.
Menurut Arif, Jokowi tak mempermasalahkan apakah kandidat kedua posisi itu berasal dalam partai atau luar partai. Yang paling penting, kata Arif, sosok itu haruslah seseorang yang profesional.
Senada dengan Arif, Iman Sugema yang juga merupakan anggota tim ekonomi Jokowi menegaskan bahwa menteri keuangan harus paham visi dan misi Jokowi-JK. “Fungsi menkeu adalah membantu presiden, untuk memberikan bantuan yang tepat ia harus paham arah kebijakan presiden Jokowi,” kata Iman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika