REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembiayaan untuk infrastruktur membutuhkan dana jangka panjang karena pembangunannya memakan waktu yang tidak pendek.
Jika dilihat dari struktur pendanaan perbankan, mayoritas dana bersifat jangka pendek. Berdasarkan data OJK, total dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp 3.835 triliun.
Dari jumlah tersebut, giro tercatat Rp 912 triliun, tabungan Rp 1.167 triliun dan deposito Rp 1.756 triliun.
Deposito atau simpanan berjangka adalah jenis dana yang paling tepat untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, mayoritas simpanan berjangka masyarakat saat ini bertenor 1 bulan. Dari data, deposito 1 bulan mencapai Rp 1.012 triliun, deposito 3 bulan sebesar Rp 373 triliun, deposito 6 bulan sebesar Rp 177 triliun dan deposito 12 bulan ke atas hanya sebesar Rp 189 triliun.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Haddad, mengatakan, ketergantungan pembiayaan pembangunan pada industri perbankan harus dikurangi.
"Bankir harus bekerja keras bagaimana mengubah sumber dana jangka pendek untuk biayai pembangunan yang berjangka panjang. Diperlukan ekstra usaha yang luar biasa," ujarnya.
Oleh karena itu, sumber pembiayaan dari luar perbankan perlu dicari. OJK mendorong peran serta industri keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun.
Muliaman mengatakan, polis asuransi dan dana pensiun bersifat jangka panjang.
Pasar modal pun bisa digali lagi untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Saat ini investor lokal hanya sebesar 400 ribu orang, sedangkan jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebesar 400.
"Jumlah perusahaan Indonesia yang menengah sebanyak 10 ribu lebih. Ini akan sangat banyak membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan jangka panjang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika