REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota fraksi PDI-Perjuangan Sayed Muhammad Muliady mengatakan RAPBN 2015 yang baru diusulkan pemerintah untuk dilakukan pembahasan, masih miskin program stimulus yang bermanfaat untuk mendorong pembangunan nasional.
"Belanja RAPBN yang dialokasikan hingga Rp2.019 triliun masih miskin program stimulus, pertanda pembangunan saat ini belum berlandaskan ekonomi yang kuat," katanya ketika membacakan pandangan fraksi tentang RAPBN 2015 di Jakarta, Selasa (19/8).
Sayed menambahkan alokasi belanja dalam APBN seharusnya mampu memberikan stimulus dalam menjalankan roda perekonomian nasional yang bertumpu pada pembangunan serta pembenahan berbagai sarana infrastruktur. Untuk itu, fraksi PDI-Perjuangan meminta adanya realokasi belanja diluar belanja untuk birokrasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mampu dilakukan tanpa membebani pemerintahan baru.
"Realokasi belanja bisa memberikan ruang fiskal untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan baru, terutama realokasi diluar belanja pegawai yang mencapai Rp 600 triliun. Realokasi bisa dilakukan bila ada kemauan politik," kata Sayed.
Menurut dia, tanpa kemauan politik maka pemerintahan baru tidak memiliki ruang fiskal memadai, terutama untuk mengatasi masalah belanja subsidi untuk energi yang dirasakan masih terlalu besar dan membebani APBN. "Untuk pengelolaan subsidi energi yang mencapai Rp300 triliun, hendaknya pemerintah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yaitu mempunyai kriteria subsidi tepat sasaran serta perbaikan tata kelola dalam SKK Migas," ujarnya.
Terkait asumsi makro, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RAPBN 2015 sebesar 5,6 persen, merupakan angka yang terlalu konservatif karena pemerintah bisa mendorong pertumbuhan dengan lebih maksimal.
Sementara, untuk pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp1.762,3 triliun, fraksi PDI-Perjuangan meminta adanya ekstra effort untuk mendorong penerimaan perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak agar target dapat tercapai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika