REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan PT PLN siap membangun Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru pengganti PLTU Batang yang sulit terealisasi, karena terhambat masalah pengadaan lahan.

"Tadi direksi PLN menawarkan alternatif pembangunan PLTU baru dengan kapasitas sama," kata Chairul seusai memimpin rapat koordinasi terkait infrastruktur Jawa Tengah di Semarang, Rabu (6/8).

Ikut hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji serta aparat kepolisian dan jajaran pemerintah daerah setempat.

Chairul memastikan pembangunan PLTU baru ini sebagai antisipasi, apabila proyek PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berkapasitas 2x1000 MW tertunda implementasinya karena masalah lahan tersebut. Namun, pemerintah masih berupaya untuk menyelesaikan segala masalah terkait PLTU Batang menggunakan UU nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, mulai tahun depan.

"Kita ingin melaksanakan pembangunan PLTU itu dengan UU lahan, karena sudah tidak mungkin dilakukan langkah diluar itu. Tapi proses dengan peraturan UU lahan, membutuhkan waktu setahun," katanya.

Chairul tidak mengungkapkan di wilayah mana, pembangunan PLTU tersebut akan dilaksanakan agar harga tanah tidak menjadi mahal, meskipun dapat dipastikan pembangkit listrik baru juga akan dibangun di wilayah Jawa Tengah. "Tidak menutup kemungkinan pembebasan lahan dilakukan lebih cepat, maka satu proyek terbangun di Batang dan satu lagi di tempat baru," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika