REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengungkapkan pemerintah perlu segera menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), terutama untuk untuk kendaraan pribadi. Nilai subsidi yang setiap tahun terus membengkak telah merusak struktur anggaran dan menjadikan perekonomian tidak sehat.

"Saya akan merekomendasikan pemerintahan baru bukan kurangi, tapi menghilangkan subsidi barang dan diganti subsidi orang. Itu rekomendasi saya secara pribadi," ujar CT saat ditemui di sela open house di kediamannya, belum lama ini.

Tingginya beban anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) akibat subsidi BBM membuat anggaran untuk bidang lain mandek. Anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur menjadi berkurang, termasuk anggaran untuk mengurangi kemiskinan. Sehingga, CT menilai pengurangan subsidi BBM adalah sebuah keharusan.

Pencabutan BBM subsidi untuk kendaraan pribadi akan menghemat 60 persen anggaran. Dampaknya terhadap inflasi pun kecil. "Karena, kendaraan umum tetap disubsidi, sepeda motor tetap disubsidi, dan angkutan barang tetap disubsidi," kata CT.

Setiap tahun, pemerintah selalu dihadapi oleh pembengkakan subsidi BBM. Nilainya terus melebihi yang telah ditentukan dalam APBN. Pada APBN Perubahan 2014, subsidi BBM mencapai Rp 350,3 triliun atau meningkat 66,22 persen bila dibandingkan dengan subsidi BBM dalam APBN yang disahkan 14 November 2013. Total subsidi BBM ini merupakan 21,4 persen dari total penerimaan negara disepakati senilai Rp 1.635,37 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika